PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS

1.	Pelayanan Publik Bidang Kesehatan adalah bentuk jasa pelayanan yang berkaitan dengan kewenangan
	Pemerintah dalam memberikan rekomendasi Izin Sarana, Izin Kerja, Izin Praktik, Tanda Daftar, Sertifikasi
	di Bidang Kesehatan dan Surat Pernyataan Miskin
2.	Visi & Misi
	Visi : “ Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat “
	Misi : 1. mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi
	2. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas
	3. Pemerataan infrastuktur berawawasan lingkungan
	4. Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat
3.	Motto
	Moto : " S E H A T "
	S: Sabar
	E: Etos Kerja
	H: Handal
	A: Achievement
	T: Tulus
4.	Tujuan
	a. Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat sebagai pemberi dan penerima layanan kesehatan;
	b. Membina, Mengendalikan dan Mengawasi usaha layanan kesehatan agar memenuhi standar mutu.
5.	Ruang Lingkup
	a. Rekomendasi Perizinan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	b. Rekomendasi Perizinan bagi Tenaga Kesehatan
6.	Jenis Layanan Perizinan
	a. Rekomendasi Izin Sarana Kesehatan

Persyaratan

1. Rekomendasi izin operasional klinik

    a. Surat permohonan bermaterai kepada Kepala DPM-PTSP, dengan membawa berkas seperti dibawah ini

    b. Fotocopy akta notaris pendirian badan usaha

    c. Fotocopy KTP dan NPWP

    d. Surat pernyataan status kepemilikan bermaterai

    e. Fotocopy IMB, IPB, HO , Gambar dan Denah

    f.  Surat pernyataan pengelolaan air limbah bermaterai

    g. Dokument SPPL/UPL-UKL

    h. Surat perjanjian kerjasama rujukan laboratorium (bagi klinik rawat jalan 24 jam)

    i. Surat perjanjian kerjasama pengelolaan sampah medis dengan pihak ke-3

    j. Profil klinik

    k. Surat pengantar/rekomendasi dari kepala puskesmas setempat

    l. Data kepegawaian dokter penanggungjawab

       - Fotocopy SIP

       - Surat keterangan tidak keberatan dari atasan langsung

    m. Data tenaga pelaksana harian, meliputi ijazah, STR dan SIP

    n. Standart operating Procedur (SOP)

2. Rekomendasi izin operasional toko alkes

    a. Surat permohonan kepada Kepala DPM-PTSP, dengan membawa berkas seperti dibawah ini

    b. Fotocopy KTP dan NPWP

    c. Surat pernyataan melaksanakan pedoman toko alat kesehatan pada Kementrian Kesehatan RI Tahun 2013

    d. Akta pendirian dan perubahan

    e. Fotocopy Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP)

    f. Bukti kepemilikan tanah/ bangunan (sertifikat/perjanjian sewa)

    g. Proposal teknis

    h. Salinan peraturan perundang-undangan dibidang alat kesehatan minimal peraturan

3. Rekomendasi izin operasional Apotek

    a. Surat permohonan bermaterai kepada Kepala DPM-PTSP, dengan membawa berkas seperti dibawah ini

    b. Jika pemilik bukan apoteker, maka harus berupa PT, Yayasan dan/atau Koperasi

       (Melampirkan surat perjanjian kerjasama dengan apoteker yang disahkan notaris)

    c. Fotocopy KTP dan NPWP (PSA dan Apoteker)

    d. Fotocopy ijazah

    e. Fotocopy STRA, STRTTK

    f. Fotocopy surat sumpah apoteker

    g. Fotocopy SIPA, SIPTTK

    h. Surat rekomendasi dari Puskesmas

    i. Surat pernyataan dari apoteker pengelola apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan lain

    j. Pas foto ukuran 4x6 = 2 Lembar

    k. Peta Lokasi

    l. Denah Bangunan

   m. Daftar SDM

   n. Daftar Sarana, prasarana, dan peralatan

4. Rekomendasi izin operasional toko obat

    a. Surat permohonan bermaterai kepada Kepala DPM-PTSP, dengan membawa berkas seperti dibawah ini

    b. Jika pemilik bukan apoteker, maka harus berupa PT, Yayasan dan/atau Koperasi

        (Melampirkan surat perjanjian kerjasama dengan apoteker yang disahkan notaris

    c. Fotocopy KTP dan NPWP (PSA dan Asisten Apoteker)

    d. Fotocopy ijazah

    e. Fotocopy STRTTK

    f. Fotocopy SIPTTK

    g. Surat rekomendasi dari Puskesmas

    h. Pas foto ukuran 4x6 = 2 Lembar

    i. Peta Lokasi

    j. Denah Bangunan

    k. Daftar SDM

   l. Daftar Sarana, prasarana, dan peralatan

5. Rekomendasi izin optik

    a. Surat permohonan kepada Kepala DPM-PTSP, dengan membawa berkas seperti dibawah ini

    b. Fotocopy akta notaris pendirian badan usaha (yayasan/CV/PT/Koperasi)

    c. Fotocopy KTP, NPWP dan Pas Foto

    d. Data tempat usaha

    e. Profil Optik

    f. Data tenaga pelaksana harian

    g. SOP

6. Rekomendasi izin praktik/kerja tenaga kesehatan

    a. Surat permohonan bermaterai kepada Kepala DPM-PTSP, dengan membawa berkas seperti dibawah ini

    b. Fotocpy KTP, Ijazah, STR (Khusus dokter melampirkan STR Asli)

    c. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktik

    d. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas kesehatan sebagai tempat kerja/praktik

    e. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja/praktik

    f. Surat rekomendasi dari organisasi profesi

    g. Surat rekomendasi dari puskesmas diwilayah kerja bagi yang praktik mandiri

    h. Pas foto ukuran 4x6= 2 lembar, 3x4 = 2 lembar

    i. Fotocopy sertifikat vaksin terakhir

    j. Dibuat rangkap 1, yang 1 copian

    k. Map plastik bening 2 buah

7. Permohonan izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

    Surat permohonan bermaterai kepada Kepala DPM-PTSP, dengan membawa berkas seperti dibawah ini

    a. Fotocopy KTP Pemohon

    b. NPWP

    c. Daftar isian data industri rumah tangga pangan

    d. Denah perjalanan ke alamat produksi

    e. Desain/Layout label

    f. Data produk makanan

    g. Sertifikat penyluhan P-IRT Pangan (jika sudah pernah mengikuti)

    h. Surat pengantar dari Puskesmas

    i. Pas foto 3x4 = 2 lembar

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) pada Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas

b. Rekomendasi Izin Tenaga Kesehatan

Persyaratan 

    a. Surat permohonan bermaterai kepada Kepala DPM-PTSP, dengan membawa berkas seperti dibawah ini

    b. Fotocpy KTP, Ijazah, STR (Khusus dokter melampirkan STR Asli)

    c. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktik

    d. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas kesehatan sebagai tempat kerja/praktik

    e. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja/praktik

    f. Surat rekomendasi dari organisasi profesi

    g. Surat rekomendasi dari puskesmas diwilayah kerja bagi yang praktik mandiri

    h. Pas foto ukuran 4x6= 2 lembar, 3x4 = 2 lembar

    i. Fotocopy sertifikat vaksin terakhir

    j. Dibuat rangkap 1, yang 1 copian

    k. Map plastik bening 2 buah   

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Pada Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas

c.  Rekomendasi Jaminan Sosial Kesehatan

Persyaratan :

Rekomendasi pengajuan pembuatan JKN KIS/BPJS APBD

    a. Fotocopy KK KTP

    b. Surat Keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah

    c. Surat Keterangan tidak memiliki jaminan kesehatan dari kepala desa/lurah

    d. Surat Keterangan P-Care dari Puskesmas

    e. Surat Keterangan rekomendasi dari Dinas Sosial

    f.  Surat Keterangan diagnosa dari Dokter Puskesmas

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Pada Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas

d. Rekomendasi Laik Hygiene Damiu dan Jaminan Persalinan

Persyaratan :

1. Penerbitan Laik Hygiene Damiu

2. Rekomendasi Jaminan Persalinan (Jampersal)

    a. Surat Rekomendasi dari Puskesmas ke Rumah Sakit Kabupaten

    b. Surat Keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah

    c. Identitas pasien ( KK, KTP atau surat keterangan domisili)

    d. Surat Keterangan tidak mempunyai Jaminan Kesehatan Lainnya

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Pada Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas

Form Survey Kepuasan Layanan Publik

Survey Kepuasan Layanan

SYARAT SYARAT PELAYANAN PUBLIK DIPERSIAPKAN DI FRONT OFFICE

RUANG TUNGGU

ALUR PELAYANAN REKOMENDASI TENAGA KESEHATAN DAN FASILITAS KESEHATAN

WAKTU PELAYANAN

ALUR PENGADUAN MASYARAKAT

PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK

KOTAK SARAN